Koleksi Digital Fakultas Ilmu Hukum
- ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PENANGANAN PENERTIBAN PERMUKIMAN LIAR DI WILAYAH KOTA BOGOR
Program Studi: Fakultas HukumPermasalahan bangunan liar merupakan masalah yang memang sudah pasti ada di seluruh Kota di Indonesia. Bangunan liar merupakan bangunan yang dibangun di tempat yang bukan menjadi peruntukannya dan didirikan tanpa izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang. Tujuan penelitian inI adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan hukum dalam menangani penertiban ...
- PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Program Studi: Fakultas HukumPermasalahan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering mendapat sorotan masyarakat, karena lalu lintas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana upaya dari memajukan kesejahteraan umum, sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan bagaimana ...
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
Program Studi: Fakultas HukumDewasa ini pencatatan perkawinan merupakan tuntutan yang mutlak sebagai dasar dari pada suatu perkawinan. Sepasang suami istri lebih didorong oleh suatu ikatan lahir dan bathin yang ingin membangun sebuah rumah tangga. Tuntutan untuk pencatatan perkawinan itu dilaksnakan jika perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan yang menghendaki sebuah status. Akan tetapi dalam ...
- Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanganan Premanisme Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota)
Program Studi: Fakultas HukumAksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mendeskripsikan peran polri dalam penanggulangan premanisme. Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh ...
- ANALISIS HUKUM PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID-19 OLEH SATUAN KIMIA BIOLOGI RADIOAKTIF DAN NUKLIR MABES POLRI UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT
Program Studi: Fakultas HukumPolri bersama seluruh jajaran satuan kewilayahan Polda dan Polres didukung TNI melaksanakan pengamanan distribusi vaksin Covid-19 diseluruh wilayah Indonesia, dengan mengedepankan kegiatan preventif yang didukung kegiatan intelejen untuk kelancaran distribusi vaksin Covid-19 dengan aman dan situasi kondusif. Dalam hal ini Korp Brimob Polri bertugas mengamankan seluruh vaksinmulai tiba di bandara ...
- ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PERUSAHAAN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI ERA PANDEMI COVID-19
Program Studi: Fakultas HukumNegara Indonesia telah mengamanatkan melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 28 D ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak bekerja mendapatkan imbalan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja”. Oleh sebab itu UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa hak atas pekerjaan merupakan salah hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Metode yang digunakan dalam ...
- EKSISTENSI PENERAPAN HUKUM ADAT SASI UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN ALAM DI DESA BOOI MALUKU
Program Studi: Fakultas HukumPelestarian lingkungan bagi masyarakat Maluku itu terbukti salah satu budaya masyarakat Maluku yang dikenal dengan nama “Sasi”. Larangan sasi untuk memanen sumber daya tertentu (juga hayati laut darat) di dalamnya yang ditunjuk dengan tujuan sebagai upaya untuk melindungi tradisi, meningkatkan pendapatan desa dan melindungi sumberdaya dari juga masyarakat di desa ...
- EFEKTIVITAS PENGAWASAN TANAH SEMPADAN SUNGAI TERHADAP BANGUNAN LIAR OLEH SUB UNIT PELAYANAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG, HULU – KATULAMPA
Program Studi: Fakultas HukumPenulisan skripsi ini dilatarbelakangi sebab masih rentan kontaminasi hunian bangunan liar di sekitar areal kawasan tanah sempadan sungai, dalam hal ini sisi tingkat kepengawasan pemerintah dan sisi keterpedulian masyarakat akan hukum dan lingkungan menjadi suatu hal yang perlu ditingkatkan kembali, atau diupayakan agar lebih baik adanya, mengingat hal tersebut apabila ...
- ANALISIS HUKUM KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN BAWAH UMUR MELALUI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
Program Studi: Fakultas HukumPerkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan akan menjadi tidak sempurna dan, terlebih lagi, akan menyalahi fitrahnya. Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa pernikahan adalah sunnah. Orang yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti ...
- ANALISIS HAK MENEMPATI RUMAH DINAS ASRAMA BRIMOB KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERPOL) NOMOR 13 TAHUN 2018
Program Studi: Fakultas HukumPenempatan rumah dinas asram Brimob kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam menempati rumah dinas yang ada yaitu diantara anggota kesatuan terdapat anggota keluarga yang tidak dilaporkan dengan segera dalam menempati rumah negara. ...
- OPTIMALISASI PENGGUNAAN SENJATA API ANGGOTA BRIMOB SEBAGAI PENUNJANG PENGAMANAN DAN KETERTIBAN
Program Studi: Fakultas HukumTujuan dari penulisan penelitian ini adalah:1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban Anggota Brimob dalam melaksanakan dan menggunakan senjata api. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai optimalisasi penggunaan senjata api oleh anggota Brimob dalam menghadapi pengamanan dan ketertiban di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum ...
- ANALISIS FUNGSI DAN PERAN RESIMEN I PASUKAN PELOPOR BRIMOB POLRI DALAM PENGAMANAN OBJEK VITAL
Program Studi: Fakultas HukumImplementasi strategi kebijakan Korps Brimob Polri sebagai penjabaran kebijakan Kapolri tentang penguatan fungsi kepolisian guna mewujudkan keamanan negeri dalam rangka mendukung pembangunan nasional adalah tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis dan harapan/tuntutan masyarakat yang semakin berkembang terhadap akuntabilitas Polri selaku garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Ancaman dan gangguan ...
- PENANGANAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA
Program Studi: Fakultas HukumPencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial merupakan tindak pidana khusus yang sanksi hukumnya diatur diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. ...
- ANALISIS JENIS KEJAHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL
Program Studi: Fakultas HukumDalam rangka melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dihadapkan pada berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga diperlukan sistem jaringan mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kriminal dan pelanggaran lalu lintas yang cepat, tepat guna dan akurat, aman dan ...
- TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI REUPLOADER VIDEO COVER LAGU DI YOUTUBE DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Program Studi: Fakultas HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dan aturan hukum bagi reuploader video cover lagu di Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengetahui dan menguraikan menguraikan tanggungjawab dan upaya hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan reuploader video cover lagu di Youtube. Metode yang digunakan dalam ...
- ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN TUGAS OPERASIONAL ANGGOTA BRIMOB POLRI CIKEAS UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA PROFESIONAL
Program Studi: Fakultas HukumKorps Brigade Mobil Polisi Republik Indonesia (Korps Brimob Polri) merupakan satuan yang dimiliki oleh Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) memiliki tugas sebagai pasukan pemukul terakhir pada tugas-tugas mengatasi rusuh massa, separatisme, SAR, resmob, gerilya lawan gerilya, wanterror, dan jibom. Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, kepuasan kerja anggota ...
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN DALAM PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE SELAMA PANDEMI COVID 19
Program Studi: Fakultas HukumSejak adanya pandemi Covid-19, keberadaan fintech semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena segala transaksi harus dilakukan secara online dan harus meminimalisir transaksi langsung. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tanggal 22 Januari 2021 terdapat 148 perusahaan yang bergerak di dunia fintech, serta telah terdaftar dan memiliki izin beroperasi resmi dari Otoritas Jasa ...
- Kepastian hukum terhadap upah karyawan pemetik teh di perkebunan teh
Program Studi: Magister Hukum - Efektifitas penerapan corporate social responbility (CSR) dalam perseroan perbatas industri semen dan pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat kabupaten bogor berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007
Program Studi: Magister Hukum - Optimalisasi perlindungan hukum tenaga kerja dalam aspek keselametan kerja pada proyek kontruksi di wilayah bogor
Program Studi: Magister Hukum