Koleksi Digital Fakultas Ilmu Hukum Hukum
- PELAKSANAAN PENGAMANAN MELALUI TUGAS OPERASI DAMAI CARTENZ PAPUA OLEH SATUAN BRIMOB RESIMEN III PASUKAN PELOPOR
Program Studi: HukumPekerjaan sebagai anggota Brimob Resimen III tidaklah mudah, karrena dituntut harus memiliki fisik dan mental yang kuat dalam setiap menjalani tugas sebagai pelindung rakyat Indonesia. Tugas yang berintensitas tinggi dan membutuhkan konsentrasi penuh, Anggota Brimob Resimen I Pasukan Pelopor dalam menjalankan tugas harus siap sedia menerima segala perintah di segala ...
- MODEL TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEMASLAHATAN UMUM
Program Studi: Fakultas HukumWakaf di Indonesia sudah ada sejak Islam datang. Wakaf dipergunakan untuk kemaslahatan umum, wakaf juga harus didaftarkan pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) agar wakaf tidak dapat diganggu gugat. Ketika UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan, harta yang diwakafkan adalah dilarang: a) digunakan sebagai jaminan, b) disita, c) dihibahkan, ...
- TINJAUAN YURIDIS PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Studi: Fakultas HukumLimbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen, bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan sebagian bersifat radioaktif. Limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah ...
- EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
Program Studi: Fakultas HukumPenelitian Hukum ini terdapat identifikasi masalah yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bogor dan bagaimana perlindungan hukum rerhadap kreditur pemegang hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) ...
- RESTRUKTURISASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEBAGAI USAHA MENGURANGI PINJAMAN BERMASALAH TERHADAP DEBITUR AKIBAT PANDEMI COVID-19 OLEH PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG BOGOR
Program Studi: Fakultas HukumTujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah Sebagai Usaha Mengurangi Pinjaman Bermasalah Terhadap Nasabah Akibat Pandemi Covid-19 oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Bogor. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak diselamatkan melalui upaya restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh ...
- OPTIMASI PRINSIP CIVILIAN POLICE DI BIDANG PATROLI SAMAPTA POLRESTA BOGOR KOTA BERDASARKAN PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PATROLI
Program Studi: Fakultas HukumPelaksanaan tugas anggota Sabhara bisa dikatakan sebagai inti dari Polri, oleh karena itu kehadiran secara fisik personel Polri berupa patroli di tengah masyarakat membawa dampak terciptanya rasa aman, terlindungi, terayomi dari segala gangguan dan ancaman dari luar, sehingga akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu tugas-tugas Polri. Patroli merupakan suatu bentuk ...
- PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA OLEH KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR
Program Studi: Fakultas HukumOtonomi daerah yang menjadikan daerah sebagai ujung tombak keberhasilan pemerintahan mengharuskan inisiatif dan kreatifitas yang tinggi dari para pemangku pemerintahan di daerah. Pemrintaha tingkat kecamatan yang merupakan kepentingan dari pemerintahan daerah kabupaten bogor yang memiliki kewenangan dalam hala mengawasi dan membina pemerintahan desa. Pentingnya peran pemerintah kecamatan dalam hal mengawasi ...
- PERTANGGUNGJAWABAN KORPS BRIMOB DALAM PROSES SALAH TANGKAP TERDUGA PELAKU TERORIS PADA OPERASI TINOMBALA POSO
Program Studi: Fakultas HukumAncaman dan gangguan itu, akan terus berkembang seiring dengan perkembangan situasi saat ini, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial masyarakat yang bergerak secara dinamis dan cepat sehingga dapat mempengaruhi timbulnya kondisi global keamanan dalam negeri. Terkait dengan tugas, fungsi dan peranan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baik ...
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SUKABUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007
Program Studi: Fakultas HukumBencana alam yang terjadi di Indonesia membutuhkan penanganan yang baik, agar masyarakat yang tertimpa bencana mampu bangkit kembali. Dengan ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang baik harus ...
- PERTANGGUNGJAWABAN PENAMBANGAN LIAR EMAS DI WILAYAH KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Studi: Fakultas HukumEkspolitasi sumber daya alam berupa logam emas di sekitar wilayah pertambangan pongkor kec Nanggung kab Bogor, sangat berkaitan pula dengan daya dukung wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena sumberdaya pada suatu daerah yang telah terganggu oleh aktivitas penambangan memiliki batas kemampuan untuk menghadapi perubahan, perubahan ini sangat berarti akan terjadinya ...
- OPTIMALISASI PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS TERORISME OLEH POLRI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) NO. 13 TAHUN 2017
Program Studi: Fakultas HukumDalam rangka pencegahan dan penangkalan terhadap ancaman gangguan keamanan lembaga pemasyarakatan khusus terorisme, PAM lembaga pemasyarakatan khusus terorisme harus mengembangkan teknologi sistem peringatan dini (early warning system) yang mampu mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman gangguan keamanan yang berdampak terhadap keamanan obvitnas. Sistem peringatan dini tersebut harus mencakup sistem koordinasi ...
- ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA TENTANG PENGHINAAN DAN / ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK (Studi Kasus Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2019/PN.Bgr jo. Nomor : 145/PID.SUS/2020/PT.BDG)
Program Studi: Fakultas HukumPerkembangan teknologi terutama dibidang media sosial yang begitu pesat telah merubah pola kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Hal ini tentu membawa dampak baik positif maupun negatif, namun sangat disayangkan perkembangan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Perubahan teknologi ini juga membawa perubahan hukum bagi masyarakat luas, masih ada ...
- PENGELOLAAN TANAH YANG DISEDIAKAN OLEH DEVELOPER UNTUK KEPERLUAN FASILITAS SOSIAL
PADA PERUMAHAN
Program Studi: Fakultas HukumPengelolaan tanah yang disediakan oleh Developer untuk keperluan fasilitas sosial pada perumahan, dimana masih terdapat tanah fasilitas sosial yang terbengkalai atau tidak dikelola dengan baik, pemerintah dan developer saling menyalahkan terkait dengan persoalan ini. Pemerintah Daerah berdalih bahwa tanah yang disediakan oleh developer untuk keperluan fasilitas sosial belum diserahterimakan, sehingga ...
- ANALISIS HUKUM ATAS SISTEM PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI BAGI PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) KASUS TENAGA SECURITY
Program Studi: Fakultas HukumBagaimana kepastian hukum bagi pekerja PKWT atas hak uang kompensasi dan bagaimana sistem pembayaran uang kompensasi pekerja dengan perjanjian kerja PKWT Tenaga Securiti yang diterapkan pada PT Cakra Mandiri Perkasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi pekerja PKWT atas hak uang kompensasi dan menganalisis sistem pembayaran uang kompensasi ...
- ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN MENGENAI PISAH HARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
Program Studi: Fakultas HukumBerdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian tertulis antara kedua belah pihak atau kesepakatan bersama yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan ...
- PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS TANAH WAKAF MELALUI TUKAR-MENUKAR HARTA BENDA WAKAF BERBASIS ASAS KEMANFAATAN
Program Studi: Fakultas HukumWakaf di Indonesia sangat berpeluang untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umum, namun pada praktiknya masih banyak wakaf yang terbengkalai dan tidak dikelola secara produktif. Pada dasarnya, wakaf memang tidak diperbolehkan ditukar menurut undang-undang. Tetapi jika terus dibiarkan tidak produktif dan dibiarkan telantar, pengelolaannya tidak memenuhi asas kemanfaatan yang melekat ...
- PENCAPAIAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MELALUI PENGAMANAN UNJUK RASA
Program Studi: Fakultas HukumTujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang kinerja polri dalam pencapaian ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui pengamanan unjuk rasa, dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi Polri dalam melaksanakan kinerja guna pencapaian ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui pengamanan unjuk rasa. Metode diperlukan guna mengumpulkan ...
- ANALISIS YURIDIS PEMBERANTASAN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BOGOR KOTA
Program Studi: Fakultas HukumPermasalahan pinjaman online atau financial technology peer to peer (Fintech P2P) ilegal makin meresahkan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dirugikan terus meningkat sehingga lima lembaga negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha ...
- EFEKTIVITAS PEMBERIAN SURAT IZIN MENGEMUDI BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES BOGOR MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI
Program Studi: Fakultas HukumKepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan wujud dari kompetensi pemiliknya bahwa dia memang mampu untuk mengemudikan kendaraan bermotor dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya selama berlalu lintas di jalan. SIM merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki pengendara bermotor. SIM ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat memiliki fisik normal ...
- PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN BOGOR DALAM MENGAWASI KEKERASAN TERHADAP ANAK
Program Studi: Fakultas HukumAnak merupakan Tunas, Potensi, dan Generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisasikam sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Hak ...